Tags

, , , , , , ,

Islam sebagai sebuah realitas historis, sosiologis, dan kultural, tidak pernah tunggal dan monolitik. Monolitas Islam hanya terdapat pada level Al-Quran; persisnya ketika kitab suci ini berbicara dengan dan dalamnya dirinya sendiri. Tetapi, aktualisasi pesan-pesan Islam bisa terjadi hanya apabila Al-Quran telah ditafsirkan dan diperjelas, tidak saja dengan menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, melainkan juga dengan ijtihad para ulama, yang sering dipengaruhi konteks sosio-historis, dan kultural tertentu. Ketika intervensi seperti ini terjadi, tidak bisa dihindari muncul berbagai corak paham, aliran, dan mazhab.

Dalam perkembangan lebih lanjut, sebuah paham, aliran, atau mazhab menjadi mainstream, arus utama, ketika penafsiran tetap berada dalam batas-batas kerangka universalitas doktrin Islam. Sebaliknya, jika sebuah penafsiran melewati batas-batas universalitas tersebut, maka ia menjadi penafsiran marginal. Sebagai konsekuensinya, para pemegang penafsiran yang berbeda ini, yang kemudian disebut sebagai kelompok marjinal, menjadi sasaran penindasan dan opresi. Penindasan tersebut bukan hanya secara sosial, juga secara politik dan kekuasaan.

Kelompok Marjinal

Kaum marjinal dalam agama manapun hampir tidak mendapatkan tempat dalam sejarah; histografi Islam juga nyaris tidak menyajikan historical accounts—periwayatan sejarah—tentang komunitas yang menyimpang dari tradisi mainstream Islam.  Jadi, sama seperti aktualitas sosio-historis dan kultural mereka yang terpinggirkan, sejarah mereka pun terpinggirkan. Mereka umumnya berada pada “margin of history”. Kalaupun mereka dibawa ke tengah sejarah (center of history), itu adalah dalam penistaan, sekaligus membentuk dan mengabadikan kenangan bersama (collective memory) tentang orang-orang menyimpang dan sesat, yang perlu diwaspadai sepanjang sejarah (Azra, 2003). Dalam konteks Indonesia, muncul beberapa kelompok Islam yang sempat masuk dalam kategori ini antara lain Ahmadiyah, Al-Zaitun, Darul Hadis, Inkar Sunah, Salamullah, dan baru-baru ini muncul kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

Kelompok-kelompok ini tidak saja menerima stigma buruk dari masyarakat sebagai kelompok Islam yang “sesat”, mereka juga tidak jarang dikucilkan dari kehidupan sosial masyarakat. Bahkan pada titik tertentu, bentuk penindasan itu bisa berupa penindasan fisik. Kelompok Ahmadiyah pada tahun 1980 pernah ditetapkan oleh MUI sebagai aliran Islam yang terlarang. Keputusan MUI ini, sekaligus memperkuat keputusan 124 negara lain yang berkumpul di Mekkah dan memutuskan bahwa Ahmadiyah adalah aliran Islam yang sesat. Tidak cukup itu saja, pada pertengahan 2002 masyarakat Mataram membakar masjid dan rumah anggota jamaah Ahmadiyah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan kekerasan tersebut kembali diterima oleh jamaah Ahmadiyah di Parung pada tahun 2005.

Tekanan Kelompok Mainstream

Kasus Al-Qiyadah al-Islamiyah, kelompok di bawah pimpinan Ahmad Moshaddeq alias Haji Abdussalam yang dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, kembali mengingatkan kita akan kekerasan yang diterima oleh kelompok Ahmadiyah. Kelompok juga ini mengalami tekanan dan mendapatkan aksi kekerasan dari masyarakat yang merasa mewakili golongan mainstream. Meskipun pimpinan kelompok ini sudah berada di tangan yang berwajib, namun pengejaran disertai ancaman kekerasan terhadap pengikutnya di berbagai daerah terus saja berlanjut.

Kembali kekuasaan politik memiliki peran sentral dalam peminggiran komunitas Islam yang berbeda dengan mainstream tersebut. Atas nama penegakkan ortodoksi arus utama, para penguasa memunculkan wacana yang dalam format politik, mereka disebut “pemberontak” atau “ekstrimis”, dalam format religi, mereka disebut “murtad” atau “sesat”.

Mekanisme Hukum

Marilah kembali kita berkaca, sebenarnya siapa yang paling benar dalam menafsirkan Islam. Mungkin memang benar Al-Qiyadah bukan ajaran Islam, tetapi bukan berarti otomatis memberi kita hak untuk melakukan kekerasan kepada mereka. Ada mekanisme hukum yang harus dipatuhi dalam kerangka tata negara. Aliran yang dinilai sesat seharusnya diserahkan kepada Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Lembaga ini mewakili institusi yang mempunyai otoritas untuk memberi justifikasi maupun falsifikasi terhadap suatu kelompok Islam tertentu yang merupakan organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola kelakuan, peranan, dan relasi yang terarah dan mengikat individu, serta mempunyai otoritas formal guna tercapainya kebutuhan sosial dasar (Hendropuspito, Sosiologi Agama, 1983).

Lembaga Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat terdiri dari unsur Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM serta POLRI. Lembaga inilah yang lebih berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tiap paham atau aliran agama maupun kepercayaan. Walaupun tidak berhak mengambil tindakan, namun, penilaian lembaga ini terhadap sebuah paham dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk mengambil sikap dan tindakan yang diperlukan. Adapun terjadi pelanggaran yang bersifat kriminal seperti penipuan atau pemaksaan, maka hal tersebut dapat diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya.

Pendewasaan Sikap

Munculnya perbedaan penafsiran terhadap Islam adalah sebuah fakta organis yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana tercatat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, sejak awal keberadaannya. Corak perkembangan Islam di Indonesia sangat kental dengan nuansa dialogis antara Islam dengan budaya lokal, sebagaimana dicontohkan oleh dakwah para Wali Songo di Jawa. Hal ini menjadi modal awal bagi perkembangan Islam di Indonesia yang lebih moderat dan lebih menghargai perbedaan.

Memperhatikan hal tersebut, fenomena perbedaan penafsiran Islam di Indonesia seharusnya menjadi sesuatu yang mendewasakan. Perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang tahun ini terjadi sampai empat hari (Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) merupakan salah satu potret bagaimana warna-warni penafsiran dan pengamalan ajaran Islam di Indonesia. Seharusnya perbedaan dalam menafsirkan Islam tidak lagi menjadi sumber konflik. Seharusnya perbedaan itu menjadi sumber kekayaan pendapat yang akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk menemukan penafsiran dan pengamalan Islam yang lebih baik bagi kepentingan bersama.

(Dimuat di Harian Batam Pos, 16 November 2007)