Tags

, , , , ,

Menanggapi tulisan Ryan Kiryanto di harian pagi Batam Pos, edisi Selasa 10 April 2007 tentang pelonggaran kebijakan kredit, ada satu hal yang perlu ditegaskan, bahwa kebijakan moneter dan perbankan bukan panacea (obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala penyakit, diambil dari nama dewi mitologi Yunani Panacea) bagi seluruh persoalan ekonomi yang kita hadapi.

Bahwa kebijakan moneter dan perbankan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan sektor riil. Manjur tidaknya sebuah kebijakan moneter dan perbankan juga ditentukan oleh ampuh tidaknya kebijakan di sektor riil.Lahirnya PBI No.9/6/2007 mengenai penetapan kualitas aktiva produktif tidak dapat dipandang secara parsial. Kebijakan ini seperti ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, merupakan bentuk upaya Bank Indonesia untuk terus peka terhadap kompleksnya masalah pembiayaan industri perbankan ke sektor riil.

Kebijakan ini merupakan bagian yang integral dengan kebijakan Bank Indonesia yang lain. Penerbitan PBI No 9/6/2007 merupakan langkah lanjutan dari pelonggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan, khusus tentang penilaian kualitas aktiva produktif, Bank Indonesia telah dua kali melonggarkannya sejak tahun 2005. Faktor kebijakan kredit memang bukan satu-satunya penyebab rendahnya ekspansi kredit dan LDR, namun di saat begitu banyak dana perbankan yang diparkir di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) yang tidak sejalan dengan fungsi intermediasi perbankan, diperlukan sebuah kebijakan yang dapat menjadi stimulator bagi bank untuk lebih ekspansif dalam penyaluran kredit dengan tetap dalam koridor prinsip kehati-hatian.

Adanya ketentuan pelonggaran dalam hal penentuan kualitas aktiva produktif diharapkan dapat menjadi salah satu katalisator yang mendorong bank untuk lebih berani menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Perlu ditegaskan bahwa PBI tersebut hanya merupakan salah satu katalisator, karena tanpa adanya kebijakan pemerintah untuk menciptakan infrastruktur bagi sektor riil yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, maka tujuan PBI tersebut untuk mendorong penyaluran kredit oleh dunia perbankan yang lebih ekspansif juga akan sulit tercapai.

Dengan demikian tentu saja tidak ada yang dapat menjamin bahwa dengan adanya PBI ini otomatis akan secara efektif mendorong sektor riil. Memperhatikan kelonggaran penetapan kualitas aktiva produktif yang hanya berlaku umum pada kredit di bawah Rp500 juta yang identik dengan kredit UKM, dapat ditangkap bahwa di belakang PBI ada semangat keikutsertaan Bank Indonesia dalam upaya pengembangan UKM. Hal itu bukan tanpa alasan. Sektor UKM menguasai kurang lebih 90% sektor usaha di Indonesia yang juga dapat dibaca bahwa sektor UKM adalah sektor yang merepresentasikan ekonomi rakyat Indonesia. Selain itu, sektor ini telah membuktikan diri sebagai sektor usaha yang lebih tahan dari hantaman badai krisis. Bisa dikatakan bahwa terbitnya PBI tersebut juga merupakan salah satu manifestasi konsistensi kepedulian Bank Indonesia terhadap UKM. Dalam pengembangan UKM Bank Indonesia mempunyai program pelatihan pendampingan UKM serta line base survei terhadap UKM yang dilakukan secara bekala.

Secara agregat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan, memang akan lebih cepat apabila kebijakan pelonggaran penetapan kualitas produktif tersebut diarahkan kepada kelompok usaha skala besar atau korporasi. Namun terkait dengan risiko kredit usaha skala besar yang juga cukup besar perlu dilakukan langkah yang lebih berhati-hati dalam kebijakan terhadap sektor usaha skala besar. Karena apabila terjadi kegagalan penyaluran kredit di sektor koorporasi, dampak yang timbul terhadap situasi ekonomi juga lebih besar. Secara bertahap relaksasi tersebut mulai menyentuh sektor usaha skala besar meskipun dengan tetap dalam koridor regulasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk kredit Rp500 juta-Rp 20 miliar hanya berlaku bagi bank-bank yang memiliki predikat sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit sangat memadai (strong), rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku (8 persen), dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank minimal 3. Relaksasi untuk kredit Rp 500 juta-Rp 10 miliar hanya berlaku bagi bank yang memiliki predikat sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan (acceptable), rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank minimal 3.

Selain memberikan kelonggaran terhadap penetapan kualitas aktiva produktif Bank Indonesia juga secara tidak langsung mendorong bank-bank untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko. Bank-bank harus menjaga dan meningkatkan kualitas manajemen risiko kreditnya minimal mencapai level strong dan atau acceptable sekaligus menjaga rasio KPMM tetap berada dalam ketentuan yang berlaku. Sepakat dengan Ryan Kiryanto, bahwa efektivitas PBI tidak dapat berjalan sendiri, namun juga harus diiringi perbaikan iklim investasi dan penurunan risiko mikro oleh pemerintah, bahwa efektivitas sebuah kebijakan moneter dan perbankan juga harus didukung dengan kebijakan sektor riil yang tepat.

(Dimuat di Harian Batam Pos, 19 April 2007)