Mencermati Bisnis Money Changer

Bagi warga Batam, keberadaan Pedagang Valuta Asing (PVA) atau juga dikenal dengan istilah money changer bukan sesuatu yang asing. Hampir di setiap sudut Kota Batam, dapat kita temukan money changer dengan mudah. Letak geografis Kota Batam sebagai daerah perbatasan membuat keberadaan money changer di wilayah ini  cukup menonjol. Sebagai informasi, money changer terbesar di Indonesia beroperasi di Kota Batam. Secara nasional, jumlah money changer di Kota Batam menduduki posisi ketiga terbanyak setelah Jakarta dan Denpasar. Sampai saat ini jumlah money changer yang beroperasi di Kota Batam tercatat sebanyak 71 buah. Jika digabung dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau, jumlahnya menjadi 104 buah money changer yang aktif beroperasi sampai saat ini.

Perkembangan Bisnis Money Changer

Ditilik dari sejarahnya, kegiatan money changer sudah dimulai sejak Masa Pertengahan (Middle Age) sebelum abad ke 16 di Eropa. Menurut Raymond De Roover (1948), pada saat itu berbagai kota di negara Eropa membuat uang (koin) dengan beragam bentuk dan gambar penguasa wilayah (raja) dari mana uang tersebut berasal. Para pedagang datang ke suatu kota dengan tujuan berbelanja di pasar dan mereka harus menukarkan uang (koin) yang dimiliki kepada money changer setempat agar bisa mendapatkan mata uang lokal sehingga dapat bertransaksi di kota tersebut.

Pada masa itu, money changer juga menjadi sebuah lembaga yang menentukan apakah uang yang ditukar tersebut asli atau palsu. Jika uang tersebut asli, maka money changer dapat menerimanya sebagai simpanan setelah memperhitungkan nilai konversi dalam mata uang lokal. Pembayaran untuk transaksi besar tidak dilakukan secara tunai, namun menggunakan transfer dana berdasarkan pembukuan yang dibuat oleh money changer. Dengan demikian secara tidak langsung money changer pada saat itu juga menciptakan sistem kliring. Setelah perdagangan selesai di akhir hari, para pedagang berkumpul di money changer untuk mengambil uang yang mereka simpan sebelumnya.

Dari latar belakang sejarah singkat asal mula bisnis money changer tersebut dapatlah kita pahami walaupun bisnis ini sifat asalnya seperti perusahaan dagang biasa namun ada karakter khusus sehingga perlu diberikan rambu-rambu pengaturannya. Karena itulah Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan izin usaha money changer, mengeluarkan ketentuan terkait dengan money changer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/11/PBI Tahun 2007 tentang Pedagang Valuta Asing. Bank Indonesia sebagai regulator atas kegiatan money changer telah mengatur secara jelas proses untuk izin usaha, pembukaan kantor cabang hingga pencabutan izin usaha. Sebagai informasi, khusus untuk daerah Batam, DKI, Denpasar dan Badung modal disetor dalam rangka pendirian money changer adalah sebesar Rp250 juta.

Bisnis money changer di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Karimun memiliki potensi yang cukup tinggi mengingat kebutuhan orang untuk melakukan transaksi penukaran dengan mata uang asing di daerah ini cukup tinggi. Perkembangan bisnis money changer juga terus bergerak searah dengan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pariwisata. Pencanangan Visit Batam 2010 oleh pemerintah Kota Batam merupakan stimulus positif bagi perkembangan usaha money changer. Dari tahun ke tahun perkembangan money changer menunjukkan pergerakan yang positif. Jika kita lihat data agregat Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan usaha khususnya di sisi pembelian pada tahun 2009 meningkat 89,97 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga tercatat sebesar Rp553,88 miliar. Di sisi penjualan terjadi peningkatan sebesar Rp88,08 miliar menjadi sebesar Rp551,85 miliar.

Anti Money Laundering

Meskipun bisnis money changer cukup menjanjikan, para calon investor maupun pelaku usaha tetap harus memperhatikan risiko di bisnis money changer ini. Selain risiko kriminal, permasalahan yang perlu dicermati oleh pelaku bisnis money changer adalah potensi tindak pidana pencucian uang (money laundering). Pelaku tindak kejahatan pencucian uang memanfaatkan money changer untuk mencuci uang yang berasal dari kejahatan asal dengan menukarkannya menjadi bank notes sehingga mudah disimpan dan dibawa. Di sinilah dibutuhkan kesadaran money changer untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui langkah-langkah antisipasi agar kegiatan money laundering itu tidak terjadi.

Terkait dengan tindak pidana pencucian uang tersebut, Bank Indonesia bekerjasama dengan PPATK mewajibkan kepada lembaga penyedia jasa keuangan termasuk money changer untuk menerapkan prinsip Know Your Costumer (KYC). Dalam perkembangannya, prinsip KYC ini kemudian disempurnakan sebagaimana hasil evaluasi oleh Financial Action Task Force (FATF) di tahun 2008. Hal-hal yang perlu disempurnakan di antaranya proses customer due diligence, ehanced due diligence dan identifkasi transaksi yang dilakukan oleh teroris.

Dalam rekomendasi tersebut FATF meminta agar ketentuan yang dibuat oleh otoritas keuangan yang berwenang mengatur secara eksplisit sebutan peraturan anti money laundering dan pencegahan pendanaan terorisme dalam sebuah peraturan khusus. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia pada awal bulan Maret 2010 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

Epilog

Money changer adalah bisnis yang memiliki karakteristik spesial. Bisnis ini akan lebih berkembang di daerah pariwisata ataupun daerah perbatasan dimana kebutuhan penukaran mata uang luar negeri cukup tinggi. Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia memiliki potensi yang cukup tinggi bagi perkembangan bisnis money changer. Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, bisnis money changer merupakan salah satu alternatif bisnis yang dapat dikembangkan oleh para pelaku usaha dalam rangka menyikapi era globalisasi saat ini.

Published at Batam Pos, 26 May 2010

Photo source : streetdirectory.com

Advertisements

6 Comments

    1. Sebenarnya tidak ada masalah apakah money changer itu besar atau kecil, wong namanya juga orang berusaha. Dan memang banyak money changer kecil yang berkembang, bahkan ada yang bersifat perorangan.

      Reply

  1. Apakah perlu bendera PT gitu loh? masalahnya pake PVA BI.(modalya awalnya gk ada & lagi2 prosedural.Wong kita juga dagang UKA tapi personal alias BM. gimana tuh pak? lanjut or stop!

    Reply

    1. Sesuai dengan ketentuan, usaha PVA memang harus berbentuk PT dan harus mendapatkan izin dari BI. Untuk PVA yang berlokasi di Jakarta, Denpasar, Badung dan Batam, modal disetor minimal Rp250 juta, sedangkan di luar lokasi tersebut modalnya Rp100 juta.

      Apabila sampai sekarang masih belum berupa PT, saya sarankan membentuk PT dan mengajukan permohonan izin ke BI. Alasannya jika di kemudian hari terdapat permasalahan hukum seperti kasus pencucian uang dan lain-lain, PVA tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

      Reply

  2. Saya rencana mo jd PVA jg di batam tp modal ga smpe segitu,srn nya gmn ni,cari narasumber dimana,apa bs lwt BI,250jt itu deposit?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s