Tags

, , , , , , , ,

Sabang

Pemilihan nama Kepulauan Riau oleh para pendiri provinsi ini tentu bukan asal sebut saja. Dari luas sebesar 251.215,30 km2, sebagian besar (95,79 persen) berupa lautan. Dengan logika awam, wilayah kepulauan tentu memilki potensi maritim (kelautan) yang tinggi. Maka kita akan ikut manggut-manggut tatkala gubernur mencanangkan maritim sebagai leading sector yang menggerakkan perekonomian Kepulauan Riau.

Membahas laut rasanya tidak sedap tanpa membahas ikan. Salah satu potensi di bidang kelautan yang cukup potensial dikembangkan adalah perikanan. Secara agregat, permintaan ikan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pemenuhan permintaan terhadap ikan ini tentu akan dipenuhi dari hasil usaha penangkapan (offshore fisheries) dan usaha budidaya baik air tawar (aquaculture) maupun air laut (mariculture).

Selalu ada yang menarik dari daerah perbatasan. Berdasarkan data Statistik Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya 2009, produksi perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 230.414,03 ton. Dari jumlah tersebut, 225.675 ton merupakan ikan hasil tangkapan sedangkan sisanya hasil perikanan budidaya. Dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 1.083.500 orang (data BPS Februari 2010), suplai ikan tersebut seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kepulauan Riau.

Namun kebutuhan ikan sebagian besar masyarakat ternyata dipasok melalui impor dari negara tetangga. Alasannya hukum ekonomi sederhana. Ikan hasil tangkapan maupun hasil budidaya dengan kualitas yang bagus diekspor ke luar negeri karena harganya lebih tinggi. Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat didatangkan ikan dari luar negeri dengan kualitas yang kurang bagus dan harganya lebih rendah. Kondisi seperti itu merupakan sesuatu yang normal atau dianggap normal oleh masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu, delapan importir ikan segar dan beku asal Batam tidak mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketika impor ikan tidak diperbolehkan, maka terdapat potensi supply shock. Akibatnya harga ikan naik. Karena bobot komoditas ini cukup besar dalam pembentukan angka inflasi, yaitu sekitar 4 persen (berdasarkan nilai konsumsi tahun dasar 2007) maka inflasi diperkirakan akan meningkat.

Tidak adanya izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasukkan ikan oleh importir memang sebuah persoalan. Sebelum ada solusi kongkrit dari pihak terkait, kelangkaan dan kenaikan harga ikan dalam waktu dekat rasanya tidak bisa dihindari. Di luar persoalan impor tersebut, ada baiknya kembali dipertimbangkan beberapa solusi tradisional namun cukup fundamental terkait permasalahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Seperti telah disebutkan di awal tulisan ini, Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas dibanding wilayah darat. Ikan yang berenang di provinsi ini jauh lebih banyak ketimbang ikan yang ada di provinsi dengan karakteristik darat. Menjadi sebuah ironi ketika wilayah kepulauan harus mengimpor ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Produksi ikan oleh masyarakat secara garis besar dapat dilakukan dengan usaha penangkapan dan usaha budidaya. Apabila kedua usaha produksi perikanan tersebut berjalan dengan lancar diiringi pengaturan tata niaga serta pengawasan yang efektif, keseimbangan permintaan dan penawaran ikan tidak akan mengakibatkan gejolak harga. Namun kedua usaha produksi perikanan tersebut bukan berkembang dengan tanpa masalah.

Usaha perikanan tangkap adalah usaha yang relatif mudah dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Riau. Alam telah mengajarkan masyarakat Kepulauan Riau menjadi nelayan handal. Meski demikian, ada kondisi alam yang tidak bisa ditaklukkan oleh nelayan Kepulauan Riau. Angin utara yang bertiup pada bulan Januari – Februari membawa gelombang tinggi sehingga nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Periode ini dikenal dengan musim utara.

Pada musim utara, suplai ikan cukup terganggu yang mengakibatkan kenaikan harga ikan. Hal ini terkonfirmasi oleh data BPS yang menyatakan inflasi di bulan Januari – Februari selalu lebih tinggi dibanding rata-rata tiap bulannya. Bahkan pada saat sebagian besar wilayah mengalami deflasi akibat penurunan harga BBM pada tahun 2009, pergerakan harga di Kepulauan Riau bulan Januari – Februari tetap kukuh mengalami inflasi.

Kendala usaha penangkapan ikan di Kepulauan Riau bukan hanya cerita tentang musim utara tetapi juga masalah pencemaran laut seperti pembuangan limbah ilegal, pengambilan pasir laut yang tidak terkendali, perusakan bakau sampai penangkapan ikan secara berlebihan dengan bahan peledak.

Salah satu upaya mengatasi permasalahan ikan tangkap dapat dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan nelayan sehingga dapat menghadapi musim utara tanpa takut untuk melaut. Sementara upaya mencegah dan menghentikan pencemaran laut dapat dilaksanakan dengan penerapan regulasi yang tegas terkait pencemaran laut.

Sembari terus melakukan upaya-upaya tersebut, produksi ikan juga dapat ditingkatkan dengan melakukan usaha perikanan budidaya. Perikanan budidaya memang bukan usaha yang populer. Berdasarkan data Statistik Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya tahun 2009, hanya sekitar dua persen share perikanan budidaya terhadap seluruh total produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Meskipun kurang populer, usaha perikanan budidaya relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha perikanan tangkap yang memiliki ketergantungan tinggi kepada alam. Selain itu, usaha perikanan budidaya juga lebih teratur dan predictable sehingga terbuka peluang kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan terkait dengan masalah pembiayaan. Meskipun demikian, perikanan budidaya ini tidak serta merta menggeser usaha perikanan tangkap karena keduanya bisa berjalan beriringan.

Jika pada usaha perikanan tangkap segala kebutuhan ikan telah disediakan oleh alam, masyarakat tinggal menangkap, maka pada usaha perikanan budidaya, semua kebutuhan ikan harus dipenuhi oleh peternak. Mulai dari bibit, pakan, hingga kebutuhan kesehatan ikan menjadi tanggung jawab peternak.

Tantangan perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar terutama terkait masalah pakan. Sampai saat ini belum ada pabrik yang memproduksi pakan ikan. Hal ini menyebabkan suplai pakan terbatas yang berakibat pada tingginya harga. Padahal pakan adalah salah satu komponen penting dalam proses produksi perikanan budidaya. Perlu diadakan inovasi untuk mencari pakan alternatif dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan pakan hasil produksi pabrik. Adanya pakan alternatif tersebut diharapkan dapat membantu peternak ikan mengurangi biaya produksinya, sehingga dapat menghasilkan ikan dengan biaya yang lebih kompetitif.

Adanya usaha penangkapan dan budidaya ikan yang berkembang dengan produktif tentu sangat membantu perekonomian baik secara mikro maupun makro ekonomi. Secara mikro, para pelaku usaha penangkapan dan budidaya ikan yang berkembang dengan produktif akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Sementara itu dari sisi makro ekonomi, adanya keseimbangan demand – supply akan menciptakan stabilitas ekonomi di daerah. Stabilitas ini secara jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan. ***

Published at Batam Pos, 13 Juni 2011.

Photo source : Private Collection