Tags

, , , , , , ,

batam-ok-300x191

BATAM – Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dinilai masih lambat padahal daerah ini memiliki potensi ekonomi besar dan bisa tumbuh lebih cepat seperti Singapura. Itu disebabkan pengelolaan yang keliru dan pemerintah tidak memiliki visi pembangunan yang terarah.

Salah seorang Calon Legislatif dari Partai Nasional Demokrat, Budi Kaya Utama menjelaskan, pemerintah pusat telah menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone sejak lama karena potensi Batam yang sangat besar dan bisa tumbuh seperti Singapura. Sayangnya potensi dan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat tersebut tidak dikelola dengan baik di daerah sehingga pertumbuhan ekonomi Batam saat ini berjalan biasa biasa saja.

“Harus ada terobosan dan strategi untuk menjadikan Batam seperti Singapura dan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat,’ katanya, Jumat (21/3).

Dijelaskannya, ibarat perusahaan yang sudah Go Publik, maka Batam merupakan emiten yang patut dicermati dan sahamnya layak di koleksi. Alasanya, punya peluang menguntungkan dalam jangka panjang, seiring potensi yang dimiliki serta prospek pertumbuhan ke depan yang positif. Oleh karenanya, investor yang membeli saham Corporate Batam dijamin untung.

Dalam analisa sederhana, posisi Batam hanya berjarak 45 menit dari salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia, yakni Singapura, berada di lintasan jalur perdagangan dunia. Jika mau ambil mudahnya saja, pejabat di Batam cukup meng-copy paste saja langkah dan kebijakan Singapura dalam membangun ekonominya, maka alhasil pertumbuhan ekonomi Batam setidak-tidaknya mendekati negara itu,” ujar Agus.

Ditambah lagi, status Batam sebagai zona perdagangan dan pelabuhan bebas yang di dalamnya terdapat dua institusi pemerintah yang pegang kendali yakni Otorita Batam yang saat ini berubah nama menjadi Badan Pengusahaan FTZ Batam, serta Pemerintah Kota Batam. Dua lembaga ini, mendapat alokasi anggaran cukup besar dari Pemerintah Pusat, BP Batam misalnya mendapat Rp640 miliar tahun 2012 ini, sedangkan Pemko Batam memiliki APBD Rp1,4 triliun. Maka jika ditotalkan modal yang dimiliki Batam tahun ini lebih dari Rp2 triliun.

Modal yang cukup besar tersebut, idealnya bisa digunakan untuk menggerakan ekonomi Batam, sayangnya tidak demikian. Sebab, sebagian besar modal digunakan untuk belanja rutin membayar gaji pegawai, lalu alokasi untuk investasi sangat minim atau kurang dari 20 persen. Dengan kondisi itu, maka sangat sulit mendapatkan keuntungan besar pada akhir tahun atau sangat sulit berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Banyak lembaga di daerah ini sering mendengungkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Batam setiap tahunya cukup bagus karena angkanya selalu di atas pertumbuhan nasional. Akan tetapi, lanjut Agus, angka tersebut perlu dikaji ulang, sebab pada kenyataanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurut lembaga tersebut tidak dirasakan langsung oleh mayoritas masyarakat Batam. Itu bisa dilihat dari masih tingginya angka pengangguran. Kondisi ini bisa dilihat dan dirasakan langsung jika pemangku kepentingan meluangkan waktu berjalan jalan di sudut sudut kota Batam, maka yang terlihat banyak pemuda usia produktif yang tidak bekerja.

Analisa sederhana, angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. PDB setiap tahunya senantiasa fluktuatif yang dipengaruhi oleh angka peningkatan tenaga kerja, peningkatan modal, dan peningkatan efisiensi dimana kedua faktor ini digunakan.

Jumlah tenaga kerja dapat meningkat jika pekerja yang telah tersedia bekerja lebih lama, atau jika ada tambahan tenaga kerja baru. Sedangkan persediaan modal dapat meningkat jika perusahaan mendorong kapasitas produktifnya dengan menambah pabrik dan peralatan (investasi). Efisiensi bertambah ketika output yang lebih dapat diperoleh dari jumlah tenaga kerja dan/atau modal yang sama. Ini sering disebut sebagai Total Factor Productivity (TFP). “Pendorongan ketiga sumber ini disebut juga supply-side economy, atau ekonomi dari sisi penawaran,” terangnya.

Sejak Januari hingga Juli 2012, tercatat lima kali Kota Batam mengalami inflasi, yaitu pada bulan Januari, Maret, Mei, Juni dan Juli, sementara pada bulan Februari dan April, Kota Batam mengalami deflasi. Sementara di Tanjungpinang, inflasi pada bulan Juli merupakan kali ke tiga sepanjang 2012 (Januari, Juni dan Juli).

Sementara, secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,70 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 133,16. Dari 16 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 3,17 persen dengan IHK 148,20, dan terendah terjadi di Sibolga 0,11 persen dengan IHK 140,63. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukan oleh indeks seluruh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan 1,68 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,89 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,16 persen, kelompok sandang 0,18 persen, kelompok kesehatan 0,24 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,56 persen, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,31 persen.

Humas dan juga peneliti muda kantor Bank Indonesia (BI) Batam, Muhammad Nuryazidi mengatakan, inflasi dipenguruhi kenaikan sejumlah bahan pokok. Namun inflasi di Batam masih tergolong rendah karena geliat ekonomi di kota ini terus membaik. Sejak awal dia menyarankan agar masyarakat tidak panik buying atau belanja berlebihan, hal ini juga mempengaruhi terjadinya inflasi. “Panik buying pada Ramadhan ini tidak terelakan, padahal bisa ditekan agar tidak terjadi inflasi,” ujarnya petang kemarin. (gus)

 

Sumber : http://straitsnewsbatam.com