TPID: Sebuah Kisah Transformasi dan Komunikasi

Sungguh, ada banyak kisah perubahan di Bank Indonesia. Namun sebagaimana kitab suci yang hanya mengangkat kisah-kisah terbaik, tulisan ini mencoba mengikutinya dengan mengangkat salah satu kisah perubahan terbaik yang dimiliki Bank Indonesia, kisah tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Saya tergerak menulis tentang TPID karena sesuai dengan peran dan jabatan, sedikit banyak saya terlibat dalam lika-liku proses kelahiran hingga jatuh bangun proses kerja TPID.

Inisiatif pembentukan TPID dimulai sejak 2008 dengan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah. Mempertimbangkan karakter inflasi di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran, khususnya inflasi dari harga makanan yang bergejolak (volatile food), pengendalian inflasi memerlukan koordinasi intensif dengan pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah. Keanggotaan TPID terdiri terdiri atas berbagai instansi dan otoritas di daerah seperti Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw BI DN), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Badan Urusan Logistik (BULOG), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dan kepentingan dalam pengendalian inflasi. Keanggotaan TPID meski serupa, tapi tidak sama di setiap daerah. Ada beberapa TPID yang melibatkan pelaku usaha seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Real Estate Indonesia (REI), dan asosiasi lainnya. Untuk kepentingan koordinasi, TPID juga dapat mengundang narasumber dari luar anggota TPID sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

berita-letak-geografis-sulitkan-tekan-inflasi-27222_a

Transformasi Struktural dan Personal

Secara internal Bank Indonesia, pembentukan TPID ini membutuhkan respons perubahan yang cukup fundamental, baik dari sisi organisasi secara struktural maupun dari sisi pegawai secara personal. Melalui Surat Edaran Internal No.15/62/INTERN tanggal 31 Juli 2013, Bank Indonesia secara eksplisit menyebutkan kegiatan pengendalian inflasi daerah melalui TPID sebagai tugas dan fungsi KPw BI DN. Secara struktural, dibentuk Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan yang bertanggungjawab dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. Perubahan formal dan struktural tersebut merupakan wujud komitmen Bank Indonesia untuk melakukan perubahan dalam rangka pengendalian inflasi di daerah yang lebih optimal. Sebelumnya, kegiatan pengendalian inflasi merupakan bagian dari tugas tim kajian ekonomi meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam uraian tugas dan tanggung jawab tim tersebut. Adanya landasan formal dan struktural yang disiapkan oleh Bank Indonesia tersebut membuat tugas dan fungsi pengendalian inflasi di daerah menjadi lebih jelas dan mudah dilaksanakan.

Pada level personal pegawai, adanya TPID menuntut perubahan pola pikir dan cara kerja yang tidak kalah fundamental. Bagi peneliti atau analis yang terbiasa melakukan riset atau asesmen, kegiatan koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah melalui TPID adalah alam yang berbeda. Proses kerja dalam melakukan analisis data ekonomi atau running model ekonomi sangat berbeda dengan duduk satu meja dengan anggota TPID yang terdiri atas SKPD, BUMD atau pengusaha daerah yang memiliki pemahaman dan pola pikir yang sangat berbeda. Perlu adanya perubahan pola pikir (shifting paradigm) dan kemauan untuk mengubah cara kerja oleh pegawai secara personal agar tujuan pengendalian inflasi di daerah dapat tercapai dengan optimal.

Sebagai peneliti di daerah, sedikit banyak saya merasakan tantangan yang tidak mudah pada fase-fase awal pembentukan dan proses pelaksanaan tugas TPID. Sebelum ada TPID, relasi kerja dalam proses riset dan asesmen selain dengan kalangan internal, relatif terbatas dengan data, buku, dan literatur ekonomi untuk mendukung riset dan asesmen yang saya kerjakan. Kalaupun ada koordinasi, biasanya dengan rekan-rekan sesama peneliti atau dengan kalangan akademisi yang memiliki pemahaman dan pekerjaan yang relatif sama dengan saya. Sesekali memang ada pertemuan dengan wartawan untuk melakukan sosialisasi hasil riset dan asesmen yang telah dilakukan. Meski tidak selalu lancar, setidknya saya dan wartawan punya tujuan yang sama, menyampaikan hasil riset dan asesmen kepada masyarakat.

Koordinasi dalam TPID sungguh jauh berbeda. Ada banyak kepala dengan berbagai pemahaman dan kepentingan. Dalam berbagai rapat pembahasan dengan SKPD, BUMD dan pengusaha, perlu disusun cara penyampaian yang baik agar suatu isu inflasi daerah dapat dipahami dan dimengerti secara kolektif. Tidak berhenti sampai di situ, setelah semua mengerti dan mamahami suatu isu inflasi, ternyata kepentingan masing-masing pihak bisa berbeda bahkan tak jarang bertolak belakang. Sebagai contoh isu tentang kenaikan harga kedelai, bagi pengusaha dan pedagang kedelai akan lebih mudah dan murah untuk melakukan impor. Apa yang dilakukan oleh pengusaha dan pedagang kedelai tersebut tentu tidak akan disukai oleh para petani kedelai karena akan membuat harga komoditas mereka turun.

Benar kata pepatah melayu, “alah bisa karena biasa.” Pun dalam proses kerja TPID, ada learning curve yang harus dilewati. Berbagai rapat, koordinasi, dan pertemuan dengan SKPD, BULOG, BUMD, asosiasi, pengusaha, pedagang, petani mengajarkan saya banyak hal. Tentu saja pengalaman berbagai pertemuan dan koordinasi membuat saya, dalam kapasitas sesuai dengan peran dan jabatan, pada gilirannya dapat melakukan kegiatan pengendalian inflasi secara lebih baik. Selain itu, berbagai pertemuan dan koordinasi tersebut memperkaya riset dan asesmen yang saya susun karena mendapatkan tambahan informasi dari luar data dan literatur akademis, yaitu tentang apa yang terjadi riil di lapangan.

Komunikasi Pengendalian Inflasi di Daerah

Selain transformasi, komunikasi adalah hal penting lainnya dalam rangka mencapai tujuan pengendalian inflasi yang stabil di daerah. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia, khususnya di sektor moneter, ternyata tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh stakeholder di daerah. Bahkan tidak jarang anggota SKPD atau pemimpin daerah menganggap Bank Indonesia tidak berbeda dengan bank komersial lainnya, dengan skala yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk berkoordinasi terkait inflasi, lebih-lebih upaya pengendaliannya sungguh perlu upaya besar dan strategi komunikasi yang jitu.

Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada saat inisasi pembentukan TPID di suatu daerah yang dipimpin oleh walikota dengan latar belakang pendidikan agama Islam. Pemimpin Bank Indonesia (sekarang disebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia) menyampaikan ide untuk pembentukan TPID kepada kepala daerah tersebut.

“Pak Walikota, inflasi itu sangat penting buat daerah Bapak, karena jika ekonomi daerah Bapak tumbuh 5 persen tapi angka inflasinya 8 persen, berarti daerah Bapak minus 3 persen Pak.”

“Oh gitu ya? Wah kalau daerah saya minus 3 persen saya bisa tidak terpilih lagi pada saat Pilkada,” Pak Walikota panik yang disambut senyum Pemimpin Bank Indonesia.

“Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan. Kita mau membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Pak,” Pemimpin Bank Indonesia langsung masuk menawarkan pembentukan TPID.

“O kalau gitu langsung dibentuk saja Pak. Kalau bisa bulan depan sudah jadi,” Pak Walikota langsung bersemangat.

Apa yang disampaikan oleh Pemimpin Bank Indonesia kepada Walikota tersebut mungkin terlalu menyederhanakan konsep pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun dialog di atas adalah salah satu contoh bagaimana konsep inflasi dan perlunya TPID disampaikan kepada kepala daerah dengan bahasa dan cara yang sangat sederhana. Meski memang tidak sedikit kepala daerah yang sangat mengerti konsep-konsep ekonomi, namun tidak jarang kepala daerah terpilih adalah pejabat yang memiliki pemahaman ekonomi, khususnya tentang makroekonomi, yang sangat terbatas. Oleh karena itu, cara penyampaian dan bahasa yang dipilih sangat penting untuk menentukan bagaimana keberhasilan komunikasi terkait TPID.

Pada level yang lebih teknis, tantangannya juga tidak lebih mudah. Laiknya hubungan asmara, TPID punya beragam cerita. Dari proses perkenalan, pendekatan, sampai bisa bergandengan tangan ternyata harus menempuh jalan yang penuh liku. Pada level teknis,  menyamakan pemahaman tentang inflasi adalah sebuah pekerjaan tersendiri. Tidak semua mengerti konsep-konsep teknis inflasi seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), perbedaan inflasi bulanan dan inflasi tahunan, inflasi inti, inflasi administred price, inflasi volatile food dan beragam konsep teknis inflasi lainnya. Selain itu, tidak jarang ada pemahaman dari anggota TPID pada level teknis, yang menganggap bahwa urusan inflasi adalah urusan Bank Indonesia, bukan bagian dari tugas mereka.

Berbagai tantangan tersebut, secara gradual dapat diatasi dengan komunikasi yang intensif dengan strategi yang tepat. Wilbur Schramm, salah seorang founding father ilmu komunikasi, pada 1954 mengajukan model komunikasi yang menggambarkan bahwa jika irisan field of experience yang dimiliki secara bersama oleh pemberi dan penerima pesan semakin besar, maka komunikasi akan lebih mudah dilakukan dan hasilnya lebih efektif. Semakin sering pertemuan dan koordinasi TPID berdampak pada pemahaman tentang berbagai isu terkait inflasi semakin seragam, sehingga langkah-langkah kebijakan dalam rangka upaya pengendalian inflasi semakin mudah dilaksanakan.

OUMH1303_figure_1_7.png

Epilog

Upaya pengendalian inflasi di Indonesia sejatinya sudah dilakukan oleh berbagai pihak sesuai dengan kewenangan dan kepentingannya. Sesuai dengan kewenangannya, Bank Indonesia berperan dalam pengendalian inflasi dari sisi permintaan, sementara pemerintah, baik pada level pusat dan daerah berperan dalam pengendalian inflasi dari sisi penawaran dan distribusi. Para pelaku usaha memiliki peran masing-masing, baik dari sisi produksi maupun distribusi. TPID adalah wadah koordinasi, serta komunikasi untuk menyamakan paradigma dan persepsi terhadap berbagai isu inflasi. Hasilnya, inflasi Indonesia yang merupakan agregasi dari angka-angka inflasi di daerah menunjukkan tren penurunan sejak TPID dibentuk 2008. Sejak 2009 hingga saat ini, angka inflasi Indonesia selalu di bawah 10 persen.

inflasi graph.png

Kisah TPID di atas adalah salah satu dari sekian banyak bukti nyata bahwa proses transformasi yang terstruktur dan terencana serta komunikasi yang disusun dengan strategi yang tepat dapat mendukung upaya Bank Indonesia dalam mencapai visi sebagai lembaga yang kredibel dan terbaik di regional. Dalam skala yang lebih luas, upaya yang dilakukan TPID dalam rangka pengendalian inflasi di daerah merupakan kontribusi nyata yang memberikan manfaat di setiap makna Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s